Jakarta – Tingkat kesejahteraan sosial Indonesia dilaporkan mengalami peningkatkan selama berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yang dapat dilihat dari sisi akses pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur.
Hal tersebut dirangkum oleh LSI Denny JA dalam keterangan resminya yang dirlis pada Senin (30/9), dengan merujuk pada Social Progress Index (SPI). Social Progress Index merupakan alat penting untuk menilai apakah pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya di luar angka-angka ekonomi semata.
“Peningkatan skor Indonesia dari 61,65 pada tahun 2014 menjadi 67,22 pada tahun 2023 mencerminkan perbaikan dalam berbagai indikator kesejahteraan sosial. Kenaikan peringkat Indonesia dalam SPI, dari posisi 92 ke 80, menunjukkan bahwa Indonesia berhasil meningkatkan standar hidup, meskipun tantangan masih ada,” tulis LSI Denny JA.
Dalam rilis yang sama turut dijelaskan bahwa terdapat sejumlah faktor kunci yang berkontribusi pada peningkatkan kesejahteraan sosial tersebut. Pertama adalah akses pendidikan. Pemerintah Jokowi memiliki program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk membantu meningkatkan partisipasi pendidikan di kalangan masyarakat miskin.
Faktor kedua adalah layanan kesehatan, di mana pemerintah memiliki program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memperluas akses layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat miskin. Dan faktor yang terakhir yang dinilai berkontribusi bagi peningkatkan kesejahteraan sosial di Indonesia yakni perbaikan infrastruktur sosial. Investasi besar dalam infrastruktur seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum meningkatkan akses layanan dasar bagi masyarakat.
Lebih lanjut LSI Denny JA menilai, Social Progress Index dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan, setidaknya karena tiga alasan. Pertama, SPI dapat mengukut kualitas hidup di luar PDB. “Banyak negara yang memiliki PDB tinggi tetapi masih mengalami ketidaksetaraan sosial yang luas. SPI melihat hal-hal di luar ekonomi seperti pendidikan, kesehatan, dan hak asasi manusia, yang seringkali diabaikan oleh indikator ekonomi tradisional,” jelas LSI Denny JA.
Selanjutnya, SPI dapat menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah memengaruhi kualitas hidup masyarakat. Kebijakan seperti perluasan jaminan kesehatan dan peningkatan akses pendidikan jelas tercermin dalam indeks ini.
Kemudian, untuk alasan terakhir karena SPI dapat dijadkan sebagai alat untuk melihat perbandingan global. “Dengan SPI, kita dapat membandingkan kondisi sosial Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Peningkatan peringkat Indonesia menunjukkan bahwa negara ini semakin sejahtera dan setara dengan negara-negara yang lebih maju dalam hal kesejahteraan sosial,” sambung LSI Denny JA.
LSI Denny JA juga mencatat bahwa pemerintahan Jokowi telah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui sejumlah program. Beberapa area yang dicatat oleh LSI Denny JA menunjukkan keberhasilan, di antaranya peningkatkan kesehatan dan pendidikan dan perlindungan sosial.
Peningkatkan kesehatan dan pendidikan diwujudkan melalui pembangunan rumah sakit serta sekolah-sekolah baru. Selain itu, terdapat peningkatkan layanan kesehatan berbasis digital. Sementara itu, untuk perlinduangan sosial diimpelementasikan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), di mana melalui program tersebut keluarga miskin diberikan bantuan tunai dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan serta pendidikan.
Dengan penjelasan yang telah dijabarkan di atas, maka LSI Denny JA menarik kesimpulan bahwa SPI mencerminkan bahwa pemerintahan Jokowi telah membuat kemajuan signifikan dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat; memperluas akses terhadap pendidikan dan kesehatan; serta meningkatkan peluang ekonomi.
“Berdasarkan SPI, 10 tahun Jokowi dapat dikategorikan sebagai berhasil, dengan catatan bahwa upaya lebih lanjut diperlukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya. (RR)
