Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku Strategi Transformasi Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045]
Selain 8 Program hasil Terbaik Cepat, untuk menuju Indonesia Emas di 2045 maka pemerintahan mendatang perlu fokus pada 17 sasaran capaian dengan program prioritas.
17 sasaran capaian ini sangat penting karena merupakan 17 foundational stepping stones atau 17 prasyarat mutlak untuk kita bisa jadi negara maju dan sejahtera.
17 sasaran capaian ini juga membuktikan bahwa kita bangsa yang belajar dari sejarah. Kita bangsa yang tahu tantangan-tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (near & far future).
Kita juga bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan kita, dan membekali diri kita dengan kemampuan menghadapi tantangantantangan tersebut.
Sasaran Prioritas 1: Mencapai swasembada pangan, swasembada energi, dan swasembada air
Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama.
Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen sebesar itu, bila asumsinya semua merupakan luas panen padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
Dalam hal energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari kelapa sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan terlaksana. Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) perlu didorong untuk menjadi solusi penyediaan energi listrik di daerah pedalaman. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
Sasaran Prioritas 2: Penyempurnaan sistem penerimaan negara
Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara melalui reformasi kebijakan dan sistem perpajakan dalam rangka memperluas basis penerimaan negara.
Untuk itu, negara akan mengambil langkah langkah terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23%
Fokus reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pemberian insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
Sasaran Prioritas 3: Pemberantasan kemiskinan
Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas.
Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% di akhir 2029.
Sasaran Prioritas 4: Pencegahan dan pemberantasan narkoba
Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga.
Sementara itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba.
Sasaran Prioritas 5: Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.
Sasaran Prioritas 6: Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi
Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi.
Kemajuan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan dan penyediaan pendidikan, termasuk menyediakan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren (untuk mencetak santri berkualitas unggul), dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun.
Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.
Sasaran Prioritas 7: Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional.
Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
Sasaran Prioritas 8: Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.
Oleh karena itu, pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik.
Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk menjaga tumbuh- kembangnya anak, termasuk kecukupan gizi.
Sasaran Prioritas 9: Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita- citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.
Sasaran Prioritas 10: Menjamin pelestarian lingkungan hidup
Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman.
Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi gas rumah kaca (GRK) akan dilaksanakan: diantaranya dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.
Sasaran Prioritas 11: Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani
Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan juga akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida.
Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di pihak lain, petani didorong untuk membangun kelembagaan agar mendapatkan sarana produksi pertanian yang lebih kompetitif dan harga panen yang lebih menjamin kemakmuran.
Sasaran Prioritas 12: Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan
Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah harus hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak.
bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua.
Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
Sasaran Prioritas 13: Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif- karakteristik-mandiri lainnya.
Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkah-langkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
Penguatan program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial dan gen Z terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha-wirausaha baru.
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
Sasaran Prioritas 14: Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah
Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.
Sasaran Prioritas 15: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas- luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan menjaga lingkungan. Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia.
Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.
Kekayaan alam Indonesia harus diolah di Indonesia. Karena kita bisa tambah pendapatan negara dari mengolah kekayaan alam kita yang sekarang banyak kita jual mentah. Karena mentah, karena belum diolah, kita jual murah. Kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dari bahan alam kita.
Bahkan, saya mendapat laporan, jika dihitung selama 30 tahun, kehilangan nilai tambah karena ekspor konsentrat tembaga bisa mencapai USD 108 miliar. Untuk gas alam, karena jual mentah selama 30 tahun, kita kehilangan kesempatan nilai tambah USD 225 miliar. Dua komoditas ini saja, sudah USD 333 miliar atau Rp. 4.329 triliun yang tidak kita olah. Sebagai contoh, konsentrat tembaga. Pada tahun 2015 lalu kita ekspor konsentrat sekitar 3 juta ton dengan harga USD 1.499 per ton28.
Dari ekspor ini kita dapat USD 4,5 miliar. Padahal jika kita olah di dalam negeri jadi tembaga, emas, perak, asal sulfat dan slag, kita bisa dapat USD 8,1 miliar29. Kita hilang kesempatan dapat nilai tambah USD 3,6 miliar, sekitar Rp. 46,8 triliun setiap tahun.
Contoh, lain gas alam. Pada tahun 2015 lalu, kita ekspor gas alam sejumlah 3.100 MMSCD atau 20 juta ton. Kita jual USD 7 per MMBtu30. Total kita dapat USD 7,2 miliar. Padahal kalau kita olah terlebih dahulu jadi methanol, olefin dan ammonia, kita bisa dapat USD 14,7 miliar. Lebih dari dua ratus persen pendapatan kita naik, jika kita lakukan pengolahan.
Ini masalah besar, tapi juga kesempatan besar. Sudah kita biarkan keuntungan ekspor kita hilang, kita juga tidak mau olah sumber daya alam kita. Kalau kita olah di dalam negeri, kita bisa menjadi negara sangat kaya. Kita akan menjadi negara mungkin keenam terkaya di dunia.
Saat ini Presiden Joko Widodo sudah menerapkan larangan ekspor untuk nikel – salah satu komoditas unggulan kita. Walaupun digugat oleh World Trade Organization, Presiden bersikukuh bahwa larangan ekspor nikel adalah kebijakan yang benar. Ini adalah kegigihan yang harus kita pertahankan. Lebih baik kita ekspor baterai mobil listrik, atau mobil listrik, jangan ekspor nikel mentah untuk diolah negara lain.
Kita harus punya keberanian untuk membela bangsa kita di forum internasional. Kita harus berani karena kita benar. Mereka juga membela kepentingan negara mereka masing-masing. Kita harus berani dan mampu bela kepentingan bangsa kita.
Selain nikel, Presiden Joko Widodo juga mendorong hilirisasi untuk bauksit, tembaga, bauksit, timah, gas bumi, minyak bumi, dan berbagai produk unggulan Indonesia lainnya. Kekayaan alam Indonesia memang harus diolah di Indonesia. Dalam beberapa infografi di buku ini saya paparkan nilai tambahnya bisa begitu besar jika kita konsekuen melakukan hilirisasi.
Sasaran Prioritas 16: Reformasi politik, hukum, dan birokrasi
Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Berpolitik dengan baik berarti membuka kesempatan untuk masyarakat dalam berperan serta pada setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan pembinaan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik serta meritokrasi dapat direalisasikan dan politik uang dapat diminimalkan.
Kita tidak boleh menyerahkan demokrasi kita kepada preman- preman bayaran. Kita ingin kesejukan, untuk itu kita tidak boleh tinggal diam jika ada yang robek-robek hukum yang kita damba-dambakan.
Kita harus sampaikan kepada mereka-mereka yang merasa di atas hukum: "Kalau Anda robek-robek hukum, Anda harus menghadapi risiko yang Anda lakukan. Siapa yang menabur angin, dialah yang akan menuai badai, saudara-saudara sekalian."
Menyikapi ini, saya pernah tanya kader-kader Partai GERINDRA. Kamu takut atau tidak dengan preman-preman itu? Kalau ada kawan dalam berdemokrasi yang terancam, seluruh Indonesia terancam. Kalau ada sekutu dalam berdemokrasi yang tersentuh, seluruh Partai GERINDRA tersentuh.
Kita selalu ingin sejuk, kita selalu ingin damai, karena kita butuh keutuhan dan persatuan menghadapi keadaan yang tidak gampang. Tetapi, kita juga tidak boleh menjadi penakut. Kita tidak boleh menjadi kambing yang bisa disuruh-suruh, apalagi ditipu-tipu dan diperdaya.
Kita harus pada saatnya berani menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jangan kita biarkan jika ada orang yang menambahkan hantu di daftar pemilih. Jangan kita tinggal diam saat melihat kotak suara dibuka di luar proses yang telah kita sepakati bersama. Kita harus bersuara saat melihat ketidakadilan.
Apalagi sekarang sudah ada Internet, sudah ada Facebook, Twitter, Instagram, dan media sosial lainnya. Kalau kita lihat ada pejuang yang tidak salah, tapi dikriminalisasi, kita harus bersuara, harus bela, walaupun media tidak meliput karena mungkin sudah dibeli oleh orang tertentu.
Sasaran Prioritas 17: Pencegahan dan pemberantasan korupsi
Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu dilakukan secara terstruktur dan tegas, sehingga akan diperoleh manfaat ekonomi berupa tambahan pembiayaan bagi pemerintah dalam rangka percepatan kemajuan negara.
Korupsi di Indonesia sudah kelewatan. Kalau yang bocor 5%, kita ini orang Indonesia. Maksudnya, kalau 5% bocor, "Biasa deh. Cingcay lah." Sepuluh persen bocor, "Sudah deh. Sama kawan 10% boleh." Lima belas persen bocor, "Ya sudah, deh." Dua puluh persen bocor, mungkin kadang masih bisa kita mengerti. Sekarang ini, saya mencatat semakin banyak kasus yang bocornya 80%. Kalau ada proyek buat jembatan, seringkali tidak ada gempa, roboh sendiri31. Kalau buat gedung, ada yang belum diresmikan jatuh sendiri
Sejarah manusia, sejarah peradaban manusia mengajarkan kepada kita, setiap negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya, negara itu akan bubar. Mohon saudara garisbawahi pernyataan saya ini. Catat apa yang saya tuliskan.
Kalau bangsa Indonesia tidak mampu mengurangi korupsi yang sudah merajalela, pasti bangsa ini akan gagal. Ini ajaran sejarah. Tidak usah kita ragukan lagi.
Dengan korupsi, semua aparat pemerintah akan rapuh. Dengan korupsi, tidak ada uang cukup untuk menyelenggarakan jasa-jasa kepada rakyat. Dengan korupsi, negara ini tidak punya cukup uang untuk membeli dan memproduksi pesawat terbang untuk angkatan udaranya. Tidak cukup anggaran untuk mengadakan kapal patroli untuk angkatan lautnya. Tidak bisa sediakan peluru untuk angkatan daratnya. Tidak mampu memberikan alat-alat yang diperlukan polisi-polisinya.
Kalau tentara, angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, dan polisi lemah, kalau jaksa-jaksanya lemah dan maling, kalau hakim-hakimnya tidak kuat, negara ini bisa gagal. Kita sudah rasakan semua. Kita sudah rasakan semua apa yang kita hadapi sekarang.
Sebelum kita terkena pandemi COVID 19, pertumbuhan benar ada. Konsumsi kita, benar naik. Tetapi, semua ini rapuh. Saya bicara dengan beberapa ahli, kondisi bangsa kita sekarang sangat rentan. Karena kekuatan kaum koruptor sangat kuat bercokol, perjuangan kita tidak ringan. Perjuangan kita berat. Semakin kita menguat di rakyat, semakin kita akan dihalangi, dan akan diterpa oleh mereka.
Kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan, kita tidak boleh mengizinkan koruptor-koruptor untuk melanglang buana, untuk bergentayangan bebas. Tidak! Kita harus dorong para penegak hukum kita untuk kejar mereka sampai ujung dunia.
Untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia, kita juga harus memberi contoh. Harus ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh. Bukan ing ngarso entek-enteke. Kita harus menyumbang sesuatu yang baik. Kita harus menyumbang politik yang bersih, politik yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Jika orang lain belum bisa, kita harus bisa.
Kita harus sabdo pandito ratu. Ucapan kita harus bisa dipegang. Jangan jam dua tahu, jam empat tempe. Jangan bilang "iya", kalau maksudmu "tidak". Jangan memberi janji yang tidak bisa kamu penuhi, karena itu juga sesungguhnya termasuk korupsi.
