Jakarta – Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Menteri Pertahanan dan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, tidak membuka data pertahanan Indonesia, yang disambut baik oleh Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid. Menurut Meutya, tindakan tersebut menunjukkan keberpihakan pada negara di atas kepentingan politik.
Meutya, yang juga merupakan Wakil Ketua Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, mengapresiasi kebijakan Prabowo yang tidak terpancing membuka data pertahanan Indonesia. Baginya, keberpihakan tersebut merupakan bentuk kenegarawanan, karena memprioritaskan kepentingan negara di atas segala politik.
“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” ujar Meutya kepada wartawan di Jakarta, Senin, 8 Januari 2024.
Menurut Meutya, data pertahanan memiliki sifat rahasia yang tidak boleh sembarangan dibuka. Ia menekankan bahwa data semacam itu hanya dapat diungkapkan di kalangan tertentu dan kebocoran informasi dapat membahayakan kedaulatan negara. Meskipun dalam debat, Prabowo dicecar oleh lawan politiknya untuk membuka data tersebut, namun ia tetap tidak terpancing.
Debat yang membahas tentang pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan di antara calon presiden. Menurut Meutya, pemanfaatan data pertahanan untuk kepentingan politik tidak seharusnya terjadi. Ia menekankan bahwa isu pertahanan menjadi sangat penting bagi negara dan menunjukkan kesatuan di antara para calon pemimpin.
Dalam situasi global yang tidak menentu, Meutya mengingatkan akan pentingnya memilih pemimpin yang mampu menjamin kedaulatan negara dalam menghadapi tantangan dunia. Ia juga menekankan bahwa seorang pemimpin negarawan haruslah mempertimbangkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. (SENOPATI)
