Jakarta – Anggota tim gugus tugas bidang keuangan Prabowo-Gibran, Thomas Djiwandono memastikan presiden terpilih 2024-2029, Prabowo Subianto, tidak berencana untuk meningkatkan rasio utang negara hingga 50 persen dari produk domestik bruto (PDB). Hal ini diungkapkannya kepada Reuters dalam wawancara yang dikutip Sabtu, (15/6/2024) 

“Kami sama sekali tidak membicarakan target utang terhadap PDB. Ini bukan rencana kebijakan yang resmi,” kata Thomas. 

Pernyataan ini pun menyangkal laporan sebelumnya oleh Bloomberg yang menyatakan rumor tersebut dan telah merugikan mata uang negara dan pasar obligasi Indonesia.

Mata uang rupiah turun sebesar 0,9 persen dan imbal hasil obligasi melonjak pada hari Jumat, (14/6) kemarin.

Thomas lebih lanjut mengatakan bahwa Prabowo belum menetapkan target tingkat utang apa pun dan akan mematuhi batasan hukum yang berlaku mengenai metrik fiskal.

Sebelumnya pada bulan lalu, Prabowo yang akan menjabat pada bulan Oktober nanti mengatakan bahwa Indonesia harus “lebih berani” untuk mendanai program pembangunan dan mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen untuk negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, namun ia juga berulang kali berjanji untuk mematuhi batasan defisit anggaran.

“Penting untuk dicatat, itulah sebabnya Prabowo dan tim formalnya berbicara tentang kehati-hatian fiskal, karena hal itu sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut,” kata Thomas. 

Ia pun memastikan bahwa dalam penjajakan antara tim gugus tugas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Sri Mulyani berfokus pada peningkatan pendapatan negara, meninjau belanja negara dan memberikan ruang anggaran untuk program-program yang penting.

Program itu seperti menyediakan makanan bergizi gratis untuk anak-anak, dalam batas hukum keuangan publik. Thomas pun menambahkan bahwa defisit anggaran pada tahun 2025 akan tetap di bawah 3 persen dari PDB.

Setelah krisis keuangan Asia pada 1990-an, Indonesia mewajibkan defisit anggaran tahunan tidak melebihi 3% dari PDB dan membatasi utang pada 60%. Ini telah membantu Indonesia membangun catatan manajemen fiskal yang solid dan mendapatkan peringkat investasi dari agensi.

Sementara rasio utang meningkat di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, terutama setelah pengeluaran besar selama pandemi COVID-19, Sri Mulyani telah mencoba menurunkannya dengan mengurangi defisit tahunan. Defisit anggaran tahun lalu adalah 1,65% dari PDB, yang terkecil dalam 12 tahun terakhir.