Sudah delapan bulan memimpin Indonesia. Presiden Prabowo menunjukkan penghormatannya terhadap suara masyarakat dan menjadikan kepentingan nasional sebagai prioritas.
Presiden Prabowo mendengar kritik dan keberatan tentang efisiensi anggaran, Danantara, makan bergizi gratis, swasembada pangan, Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025 tentang Pelindungan Negara terhadap Jaksa, dan berbagai kebijakan lainnya.
Namun, Presiden Prabowo tetap tegas memerintahkan agar kebijakan-kebijakan strategis tersebut terus dijalankan.
Tujuannya jelas: menutup celah korupsi, mengonsolidasikan dan mengelola aset negara, mempersiapkan generasi emas 2045, mencukupi kebutuhan pangan dan siaga jika terjadi perang, serta meningkatkan rasa aman bagi jaksa agar dapat menjalankan tugas menegakkan hukum dan keadilan secara optimal.
Presiden Prabowo juga merespons masukan dari DPR RI dan masyarakat terkait rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Meskipun kenaikan dari 11% menjadi 12% merupakan amanat UU Nomor 7 Tahun 2021, Presiden Prabowo memutuskan bahwa kenaikan PPN hanya untuk barang dan jasa mewah, bukan untuk kebutuhan pokok masyarakat. Keputusan ini sejalan dengan prinsip beliau untuk tidak membebani rakyat kecil.
Dalam semangat menjaga keadilan ekologis dan melindungi masyarakat, Presiden Prabowo juga mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di kawasan Raja Ampat, serta memperbolehkan LPG 3 kilogram kembali dijual oleh pengecer sambil terus memperbaiki tata kelola distribusinya.
Terbaru, Presiden Prabowo memutuskan bahwa Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk dalam wilayah Provinsi Aceh.
Keputusan ini disambut dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sebagai cerminan semangat persatuan dan musyawarah antardaerah.
Ketika ramai di media sosial ucapan terima kasih dari anak-anak sekolah atas Program Makan Bergizi Gratis, Presiden Prabowo justru mengatakan, “Saya sangat menghargai, tapi tolong jangan ucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Ini kewajiban kami sebagai Presiden. Anak-anak kita sebaiknya diajari untuk menghormati orang tua, menghormati guru, dan belajar dengan sungguh-sungguh.”
Presiden Prabowo lebih memperhatikan video dari pelajar yang belum mendapatkan manfaat program tersebut. Ia segera mengadakan rapat terbatas untuk memastikan perluasan cakupan.
Dan kini, per 22 Juni 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau 5.208.939 orang setiap hari, meliputi balita, ibu hamil, ibu menyusui, pelajar, dan santri.
Sebanyak 1.837 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi telah dibangun dan menyerap 72.521 tenaga kerja baru.
Sementara itu, Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) telah memberikan manfaat kepada 9.709.881 warga.
Setiap hari, penerima manfaat dari Program Makan Bergizi Gratis dan Cek Kesehatan Gratis terus bertambah.
Harapan masyarakat adalah komitmen Presiden, utamanya mengenai pemberantasan korupsi. Berbagai langkah dilakukan oleh Presiden Prabowo untuk menguatkan lembaga penegak hukum.
Berbagai kasus besar yang sebelumnya sulit disentuh kini mulai terbuka dan ditangani secara serius.
Presiden Prabowo juga menaikkan gaji seluruh hakim di Indonesia. Dengan tegas, Presiden Prabowo meminta agar para hakim bersikap adil dalam memutus setiap perkara, terutama perkara yang menyangkut masyarakat miskin dan kaum kecil.
Presiden Prabowo ingin sistem hukum di Indonesia benar-benar mampu melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Banyak janji kampanye yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo dalam waktu singkat ini.
Dan di balik setiap pencapaian, selalu ada ucapan terima kasih yang tulus dari Presiden Prabowo kepada seluruh masyarakat atas kritik dan saran serta rasa cinta terhadap bangsa Indonesia.
Presiden Prabowo juga tidak pernah lupa mengucapkan terima kasih atas kekompakan dan kerja keras seluruh anggota Kabinet Merah Putih dan pemerintah daerah. Salam Indonesia bergerak maju.
Hariqo Wibawa Satria, Tenaga Ahli Utama, Kantor Komunikasi Kepresidenan / PCO
Jakarta, 25 Juni 2025