Jakarta — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkap alasan pemerintahannya menghapus kebijakan tantiem di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi dan memangkas jumlah komisaris BUMN.
Masalahnya, Prabowo menemukan fakta yang tidak masuk akal di lapangan soal tantiem atau bonus pembagian keuntungan yang diberikan kepada direksi atau komisaris BUMN.
“Dan saya hilangkan tantiem. Saya pun tidak mengerti apa arti tantiem itu, itu akal-akalan mereka saja. Dia memilih istilah asing supaya kita tidak mengerti apa itu tantiem!” tandasnya dalam Penyampaian Rancangan APBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/8).
Prabowo mengungkap dirinya bahkan mengetahui di masa lalu ada komisaris BUMN yang rapat sebulan sekali tetapi bisa mendapatkan tantiem Rp 40 miliar.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun. Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi! Dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan. Kita sudah lama jadi orang Indonesia,” papar Prabowo.
“Dan kalau direksi itu, kalau komisaris itu keberatan, segera berhenti!” tegasnya, disambut tepuk tangan hadirin.
Adapun ia menemukan bahwa ada BUMN yang memiliki terlalu banyak jajaran komisaris padahal merugi.
“Karena itu saya memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membereskan BUMN-BUMN kita. Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah komisaris. Paling banyak enam orang. Kalau bisa cukup empat atau lima,” ujar Prabowo.
Prabowo melanjutkan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dijaga dengan belanja yang berkualitas.
“Jangan seenaknya main-main dengan uang rakyat, jangan seenak-enaknya. Kualitas belanja negara harus terus kita tingkatkan. Kita terus mendorong efisiensi belanja. Setiap rupiah harus memberi manfaat yang nyata. Belanja operasional yang tidak efisien dipangkas,” kata Prabowo.
“Belanja negara harus memberi manfaat, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kualitas layanan publik.”
