Oleh: Bambang Pontas Rambe
Sebuah judul berita bisa memiliki kekuatan besar untuk membentuk persepsi publik. Pada Rabu 27 Agustus 2025 CNBC Indonesia merilis sebuah berita berjudul; ‘HABISKAN RP 6 TRILIUN BUAT SURVEI EKONOMI, BPS DIKRITIK DPR’. Berita ini adalah contoh bagaimana sebuah judul bisa mengaburkan konteks dan memicu polemik. Namun, jika ditelisik lebih dalam, isu ini bukanlah sekadar masalah anggaran, melainkan sebuah cerminan dari tantangan besar dalam komunikasi publik, akuntabilitas lembaga, dan pemahaman masyarakat terhadap data statistik.
Untuk membedah isu ini, kita perlu menyingkirkan bias yang tercipta dari judul berita. Angka Rp6,85 triliun yang menjadi sorotan ternyata bukanlah alokasi khusus untuk satu kegiatan survei, melainkan pagu anggaran BPS sepanjang tahun 2026. Ini adalah total biaya operasional sebuah lembaga negara yang kompleks dan vital, yang mencakup segala hal, mulai dari belanja pegawai untuk ribuan staf di seluruh Indonesia, biaya operasional kantor, hingga pembiayaan ratusan kegiatan statistik yang wajib dilaksanakan. Dan semua penjelasan ini sebenarnya telah terpampang jelas di depan mata, dipaparkan pada rapat dengar pendapat antara Komisi X DPR RI dan Badan Pusat Statistik (BPS).
Memisahkan angka Rp6,85 triliun dari konteks operasional BPS adalah sebuah kekeliruan fatal. Ini seperti menghitung biaya pembangunan sebuah gedung pencakar langit hanya dari harga semennya saja. Pembangunan gedung melibatkan biaya arsitek, tukang, alat berat, listrik, air, dan material lain yang tak terhitung jumlahnya. Begitu pula dengan BPS, pagu anggaran tersebut mencakup keseluruhan ekosistem operasionalnya. Sebagai perbandingan, total anggaran untuk seluruh sensus dan ratusan survei yang dilaksanakan BPS hanya mencapai Rp3,13 triliun, yang jelas menunjukkan bahwa angka yang diberitakan merupakan total anggaran lembaga, bukan hanya untuk satu jenis kegiatan.
Lebih jauh, polemik ini juga menyentuh aspek filosofis dan metodologis statistik. BPS sebagai lembaga statistik negara, memiliki tugas esensial untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data faktual. Data yang dihasilkan BPS, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), adalah hasil dari sebuah proses ilmiah yang ketat, bukan hanya proyeksi atau asumsi. Dalam merespons kritik, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa lembaga ini menggunakan lebih dari seribu variabel dalam perhitungannya, sebuah bukti konkret dari ketelitian dan objektivitas yang dijunjung tinggi.
BPS beroperasi berdasarkan metodologi yang selaras dengan standar internasional, yang diawasi oleh berbagai forum statistik global. Hal ini tidak hanya menjamin kualitas data, tetapi juga menjaga kredibilitas BPS di mata dunia.
Kepercayaan komunitas statistik internasional termanifestasikan dengan ditunjuknya BPS sebagai tuan rumah UN Regional Hub on Big Data and Data Science for Asia and the Pacific. Hal ini sekaligus validasi terhadap akuntabilitas metodologis yang dipegang erat oleh BPS RI.
Di sisi lain, kritik dari para legislator, seperti yang disampaikan oleh Bapak La Tinro La Tunrung dan Bapak Juliyatmono, harus dipandang sebagai dinamika yang konstruktif dalam sistem demokrasi. Kritik tersebut tidak berfokus pada besaran anggaran yang dianggap boros, melainkan sebuah dorongan untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi publik. Para legislator menyoroti pentingnya BPS untuk menjembatani kesenjangan antara data yang kompleks dan pemahaman masyarakat. Dalam konteks ini, kritik tersebut bukanlah serangan, melainkan sebuah undangan untuk BPS agar lebih proaktif dalam mengedukasi publik. Ini merupakan tantangan yang harus dijawab oleh setiap lembaga publik: bagaimana membuat data yang ilmiah menjadi relevan dan mudah dipahami oleh khalayak luas.
Polemik ini pada akhirnya mengajarkan kita bahwa di era banjir informasi, penting untuk selalu membedah setiap berita. Sebuah judul yang provokatif seringkali hanya menyajikan puncak gunung es. Di bawahnya, tersembunyi fakta-fakta yang lebih kompleks dan nuansa yang lebih kaya. Memahami konteks anggaran, metodologi, dan dinamika politik adalah kunci untuk membentuk opini yang berdasar.
