Oleh: Prabowo Subianto [diambil dari Buku Strategi Transformasi Bangsa: Menuju Indonesia Emas 2045]
Jokowinomics adalah Ekonomi Pancasila
Setelah bergabung dengan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Joko Widodo di Oktober 2019, saya mendapat kesempatan untuk menyimak dan bekerja langsung dengan Presiden Jokowi.
Pengalaman saya bekerja dengan Presiden Jokowi selama 4 tahun ini membuat saya berkesimpulan apa-apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi adalah sebenarnya pelaksanaan dari falsafah Ekonomi Pancasila.
Sebagai contoh, soal jaring pengaman sosial atau social safety net. Presiden Jokowi sangat amat memperhatikan dan setiap minggu cek langsung ke lapangan bagaimana organ-organ pemerintah membantu masyarakat yang paling miskin, masyarakat yang paling rentan.
Saya lihat jadwal Presiden Jokowi, hampir tidak ada satu minggu pun yang beliau tidak turun ke pasar, turun ke masyarakat untuk pastikan harga-harga sembako stabil dan program-program Pemerintah untuk ringankan beban hidup masyarakat benar- benar terasa.
Di masa Presiden Jokowi, pemerintah memiliki program Kartu Indonesia Sehat yaitu pembayaran iuran BPJS bagi 96 juta masyarakat yang tidak mampu. Total seluruh peserta BPJS sudah mencapai 248 juta orang. Ini mungkin adalah program universal health coverage terbesar di dunia.
Dengan Kartu Indonesia Sehat, di tahun 2022 saja fasilitas kesehatan kita baik itu rumah sakit dan puskesmas menangani lebih dari 236 juta kunjungan secara gratis. Sekarang rakyat dengan penghasilan pas-pasan, dan yang tidak memiliki kepastian penghasilan, tidak perlu takut pergi ke dokter saat sakit.
Pemerintah juga sekarang memiliki Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Kedua program ini memperkuat penyediaan pendidikan gratis di tingkat SD dan SMP yang telah terlaksana di seluruh Indonesia, serta pendidikan gratis di tingkat SMA yang sudah terlaksana di sebagian Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Dengan Kartu Indonesia Pintar, lebih dari 17 juta siswa dan 2 juta siswa sekolah agama mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Anak orang miskin dan orang mampu bisa pergi ke sekolah dengan seragam yang sama, dengan alat tulis yang sama. Kesenjangan ekonomi orang tua bisa ditekan.
Presiden Jokowi juga punya Kartu Sembako dan Program Keluarga Harapan. Masyarakat paling rentan terhadap fluktuasi harga-harga dibantu dengan kiriman langsung beras ke rumah. Keluarga yang tidak mampu dibantu dengan bantuan langsung tunai (BLT).
Jika paham ekonomi Presiden Jokowi bukan Ekonomi Pancasila, maka program-program jaring pengaman sosial seperti ini tidak akan ada. Pemerintah akan diam saja. Semua diminta mandiri. Tapi kan tidak begitu. Pemerintah era Presiden Jokowi turun bantu yang harus dibantu.
Selain itu, Presiden Jokowi juga rutin turun langsung pastikan hilirisasi dan industrialisasi berjalan dengan baik. Beliau cek sendiri pembangunan smelter, pembangunan pabrik pengolahan, dan pelarangan impor bahan mentah ke luar negeri.
Presiden Jokowi juga tidak gentar menghadapi tuntutan agar Indonesia tetap mengijinkan ekspor bahan mentah di World Trade Organization (WTO). Beliau bahkan mengatakan, biar saja kita dituntut, kita akan banding, dan terus perjuangkan kepentingan rakyat Indonesia.
Kebijakan Presiden Jokowi untuk melarang ekspor nikel mentah dilanjutkan dengan larangan ekspor bauksit, tembaga dan timah. Bahan-bahan ini dibutuhkan oleh dunia untuk produksi baja, baterai, mobil listrik, dan berbagai elektronik.
Selama ini kita membiarkan sumber daya alam kita diekspor mentah ke luar negeri. Akhirnya yang menikmati nilai tambahnya negara lain. Padahal jika diolah di dalam negeri, kita bisa membuka lapangan kerja berkualitas yang sangat banyak. Pendapatan negara pun meningkat dari pajak, royalti, dan pendapatan bukan pajak.
Keberanian Presiden Jokowi untuk melarang ekspor bahan mentah sejalan dengan Pasal 33, UUD 1945. Sebagaimana saya sampaikan sebelumnya:
Ayat 3, "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat."
Ini bukan maunya Presiden Jokowi. Ini perintah Undang-undang Dasar kita yang dijalankan secara konsekuen oleh Presiden Jokowi.
Oleh karena itu, kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Jokowi yang saya sebut sebagai “Jokowinomics” adalah sebenarnya pelaksanaan dari Ekonomi Pancasila. Ini harus kita lanjutkan secara konsekuen untuk Indonesia bisa jadi negara maju dan sejahtera.
