Transisi energi dan pengurangan gas rumah kaca sangat penting karena menyangkut keberlangsungan umat manusia di bumi.
Jika kita tidak kurangi emisi dengan segera, temperatur rata-rata bumi akan terus meningkat dan bumi bisa jadi unhabitable atau tidak bisa dihuni manusia karena kekeringan, kenaikan air laut dan cuaca ekstrim.
Karena itu greenflation atau inflasi yang dipicu oleh kebijakan hijau adalah topik sangat penting untuk dipelajari pemimpin kita.
Kita ingin hidup hijau, tapi at what cost?, who is paying? dan at what price? – berapa tambahan biayanya, siapa yang bayar dan bagaimana dampaknya?
Kita bisa saja tiru Shanghai. Pajak nomor kendaraan non-listrik sampai Rp. 300 juta.
Sekarang hampir 100% motor, 100% bus dan 50% mobil di Shanghai listrik. Langit Shanghai jadi biru dan kota jadi sunyi.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani pajak pendaftaran nomor registrasi kendaraan bermotor (NKRB) setinggi ini demi percepatan elektrifikasi?
Kita bisa tiru negara-negara Eropa. Kisaran harga listrik di sana € 28 per 100 kWh, atau Rp. 4.760 per kWh.
Sekarang banyak negara Eropa yang mayoritas listriknya dari energi terbarukan.
Sedangkan kita masih andalkan listrik dari batu bara yang lebih murah. Kisaran harga listrik di Indonesia Rp. 1.400 per kWh.
Pertanyaannya: Apakah rakyat Indonesia bisa dibebani harga listrik 3x demi percepatan transisi energi?
Faktanya, jika kita tidak lakukan transisi energi dan hidup secara hijau maka keberlangsungan kehidupan di muka bumi terancam.
Namun juga adalah fakta kalau sebagian besar rakyat Indonesia belum mampu dibebani inflasi / biaya tambahan karena kebijakan hijau.
Karena itu, penting bagi kita untuk pilih pemimpin yang pelajari dan tidak sepelekan topik ini.
Sumber: Kelompok Kerja Transformasi Bangsa
