Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden akan dicapai dengan program prioritas sebagai berikut:
1. Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air
Pangan, energi, dan air merupakan syarat utama dari kemandirian dan kedaulatan sebuah negara. Untuk itu, maka pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dilakukan secara cepat dan seksama. Untuk program pangan di antaranya dengan pengembangan program food estate, terutama untuk padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu.
Ditargetkan minimal 4 juta ha tambahan luas panen tanaman pangan tercapai pada tahun 2029. Dengan tambahan luas panen sebesar itu, bila asumsinya semua merupakan luas panen padi, maka akan ada tambahan 20 juta ton gabah (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara 10 juta ton beras (asumsi rendemen 50%).
Dalam hal energi, Indonesia berpeluang menjadi raja energi hijau dunia melalui pengembangan produk bio-diesel dan bio-avtur dari kelapa sawit, bio-ethanol dari tebu dan singkong, serta energi hijau lainnya dari air, angin, gelombang laut, matahari, dan panas bumi. Pada tahun 2029 dengan sumber daya alam yang ada, program biodiesel B50 dan campuran ethanol E10 akan terlaksana.
Sementara itu, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) perlu didorong untuk menjadi solusi penyediaan energi listrik di daerah pedalaman. Kecukupan air akan dijamin melalui manajemen air yang baik sehingga tersedia pada saat kemarau dan tidak menyebabkan bencana saat musim hujan.
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
Pemerintah akan melaksanakan amanah konstitusi UUD 1945 pasal 23A secara taat asas sehingga dipandang perlu untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas lembaga penerimaan negara melalui reformasi kebijakan dan sistem perpajakan dalam rangka memperluas basis penerimaan negara. Untuk itu, negara akan mengambil langkah langkah terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri.
Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan akan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 23% Fokus reformasi kebijakan perpajakan diarahkan pada pada penyempurnaan sistem perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak serta memperluas basis perpajakan dan penerimaan negara lainnya. Pemberian insentif pajak harus diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi termasuk UMKM dan peningkatan daya beli masyarakat.
3. Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi
Politik adalah unsur penting dari kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa agar peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat diakomodasi dengan baik. Berpolitik dengan baik berarti membuka kesempatan untuk masyarakat dalam berperan serta pada setiap keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan salah satu prasyarat stabilitas ekonomi, sosial dan demokrasi. Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.
Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan dan pembinaan karir. Dengan langkah-langkah tersebut, kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik serta meritokrasi dapat direalisasikan dan politik uang dapat diminimalkan.
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Korupsi menyebabkan kebocoran diberbagai aspek pembiayaan dalam pembangunan negara dan mengakibatkan rusaknya perekonomian negara serta sendi sendi kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi seimbang antara pencegahan dan penindakan perlu dilakukan secara terstruktur dan tegas, sehingga akan diperoleh manfaat ekonomi berupa tambahan pembiayaan bagi pemerintah dalam rangka percepatan kemajuan negara.
5. Pemberantasan Kemiskinan
Kemiskinan merupakan cerminan dari kurangnya akses terhadap hasil pembangunan bagi masyarakat. Kemiskinan juga menjadi akar masalah dari tumbuhnya berbagai tindak kriminal dan permasalahan sosial, termasuk lahirnya generasi yang kurang berkualitas. Untuk itu, pemberantasan kemiskinan harus menjadi prioritas utama kebijakan pemerintah. Upaya pemberantasan kemiskinan ekstrim menuju 0% perlu dilakukan sesegera mungkin dalam 2 tahun pertama pemerintahan. Sementara untuk kemiskinan relatif ditargetkan pada 5% di akhir 2029.
6. Pemberantasan Narkoba
Penggunaan narkoba adalah salah satu penyakit sosial masyarakat yang dapat menghancurkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan peredaran dan penggunaan narkoba harus dilakukan secara tepat sasaran dan menyeluruh dimulai dari kesadaran dalam keluarga. Sementara itu, pemerintah harus semaksimal mungkin menutup semua celah yang memungkinkan terjadinya penyelundupan narkoba.
7. Menjamin Tersedianya Pelayanan Kesehatan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.
Akses pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas akan sangat membantu peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Program BPJS Kesehatan yang sedang diselenggarakan saat ini perlu ditingkatkan dan didukung dengan penyediaan obat bagi seluruh rakyat. Untuk itu, peningkatan program BPJS Kesehatan dan ketersediaan obat menjadi perhatian utama pemerintah.
8. Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, serta Digitalisasi
Kemajuan sebuah bangsa ditentukan oleh kualitas pendidikan, serta penguasaan sains dan teknologi. Kemajuan kualitas pendidikan akan terus ditingkatkan melalui pengembangan kualitas guru, pengembangan fasilitas pendidikan dan penyediaan pendidikan, termasuk menyediakan dana abadi pendidikan, dana abadi pesantren (untuk mencetak santri berkualitas unggul), dana abadi kebudayaan, dan dana abadi lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Inovasi akan lahir seiring dengan kemajuan di bidang tersebut. Untuk itu, dana riset dan inovasi akan diupayakan mencapai 1.5-2.0% dari PDB dalam 5 tahun. Kebijakan pemerintah yang mendukung pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi merupakan suatu keharusan dalam memperkuat kemandirian bangsa.
9. Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara Dan Pemeliharaan Hubungan Internasional yang Kondusif
Kemakmuran dan kehidupan yang damai akan tercipta dalam keadaan negara yang kondusif dan aman. Negara yang kuat mampu melakukan dan menciptakan apapun yang dicita-citakan dan akan disegani dalam hubungan antarbangsa yang bermartabat.
10. Penguatan Kesetaraan Gender dan Perlindungan Hak Perempuan, Anak, serta Penyandang Disabilitas
Untuk menciptakan masyarakat yang adil dan inklusif, negara memiliki peran utama dalam penguatan kesetaraan gender, dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. Oleh karena itu, pemerintah harus menghapus diskriminasi gender dengan mendorong kebijakan dan inisiatif yang melindungi hak-hak perempuan dan kaum penyandang disabilitas, termasuk hak pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi politik. Pemerintah juga perlu lebih intensif dalam memberikan perlindungan yang cukup untuk menjaga tumbuhkembangnya anak, termasuk kecukupan gizi.
11. Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup
Dalam upaya pembangunan dan peningkatan ekonomi negara, kepastian keberlanjutan dan pelestarian lingkungan hidup menjadi prioritas utama untuk menjamin generasi mendatang dapat hidup sehat dan nyaman. Oleh karena itu, percepatan pencapaian komitmen terhadap target pembangunan berkelanjutan termasuk percepatan pencapaian target Net Zero emisi gas rumah kaca (GRK) akan dilaksanakan: diantaranya dengan mengupayakan penurunan jejak karbon (carbon footprint) dan jejak air (water footprint) untuk berbagai produk, serta meningkatkan pengelolaan tanah, air, dan hutan secara lestari. Selain itu, pemanfaatan bioplastik dalam kehidupan sehari-hari perlu diupayakan sesegera mungkin.
12. Menjamin Ketersediaan Pupuk, Benih, dan Pestisida Langsung ke Petani
Swasembada pangan ditentukan oleh tercapainya produksi dan produktivitas pangan yang berkelanjutan. Produksi dan produktivitas pangan akan sangat ditentukan oleh tersedianya dan juga akses yang menyeluruh petani pada pupuk, benih unggul, dan pestisida. Untuk itu, pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan termasuk akses langsung pupuk, benih, dan pestisida kepada petani. Di pihak lain, petani didorong untuk membangun kelembagaan agar mendapatkan sarana produksi pertanian yang lebih kompetitif dan harga panen yang lebih menjamin kemakmuran.
13. Menjamin Pembangunan Hunian Berkualitas Terjangkau Bersanitasi Baik untuk Masyarakat Perdesaan/Perkotaan dan Rakyat yang Membutuhkan
Tempat tinggal yang layak dan terjangkau merupakan hak dasar setiap warga negara. Pembangunan perumahan juga bisa menguatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi masyarakat miskin, serta mengurangi ketimpangan. Pemerintah hadir menjamin ketersediaan hunian berkualitas yang terjangkau dan memiliki sanitasi yang layak bagi masyarakat yang membutuhkan. Target menjamin pembangunan dan renovasi sebanyak 25 rumah per desa/kelurahan per tahun akan dapat dicapai sebanyak dua juta rumah mulai tahun kedua. Sementara di perkotaan perlu menjamin pembangunan 500 ribu rumah tapak (landed house), dan 500 ribu rumah vertikal (apartemen murah) yg dikenal dengan istilah rusunami (rumah susun milik) dan rusunawa (rumah susun sewa). Dengan demikian target penjaminan pembangunan/ renovasi rumah mencapai tiga juta unit hunian secara nasional.
14. Melanjutkan Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM Melalui Program Kredit Usaha dan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Serta Kota-Kota Inovatif-Karakteristik-Mandiri Lainnya.
Salah satu kunci pertumbuhan ekonomi yang berkualitas adalah pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi yang dirasakan oleh semua kalangan masyarakat. Peningkatan skala ekonomi dan pembangunan kelembagaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta kewirausahaan merupakan langkahlangkah penting dalam pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
Penguatan program Kredit Usaha Tani, Kredit Usaha Perternakan, Kredit Usaha Perikanan, Kredit Usaha Perkebunan, Kredit Usaha Produksi Pangan Rakyat, Kredit Usaha Nelayan, Kredit Usaha Pesisir, Kredit Usaha Industri Hilir UKM, Kredit untuk usaha Start Up dan kredit untuk para millenial dan gen Z terutama pada bidang bisnis inovasi dan teknologi akan didorong, diperluas, dan diperbanyak untuk dapat menumbuhkan wirausaha wirausaha baru.
Pembangunan Indonesia harus lebih merata melalui penciptaan pusat pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Salah satunya adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pembangunan 10 kota-kota inovatif, berkarakteristik, dan mandiri.
15. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), Termasuk Sumber Daya Maritim untuk Membuka Lapangan Kerja yang Seluas-luasnya dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi
Upaya hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA akan meningkatkan nilai tambah ekonomi, lapangan pekerjaan, dan efek pengganda lainnya. Tidak saja secara ekonomi, tetapi juga efek pengganda sosial. Upaya hilirisasi dilakukan dengan memastikan terjadinya transfer teknologi, mengembangkan SDM lokal, dan menjaga lingkungan.
Hilirisasi terbukti telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan di wilayah yang memiliki SDA dan mendorong pemerataan ekonomi serta industrialisasi di wilayah timur Indonesia. Hilirisasi yang sudah dilaksanakan seperti hilirisasi produk nikel akan dilanjutkan dan akan ditambah dengan hilirisasi bauksit, tembaga, timah, produk agro, serta produk maritim. Pemanfaatan sektor maritim juga perlu diperkuat untuk dapat menunjang proses industrialisasi dan pengembangan ekonomi biru.
16. Memastikan Kerukunan antar umat Beragama, Kebebasan Beribadah, Pendirian, dan Perawatan Rumah Ibadah
Menjaga kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah merupakan bagian penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kerukunan yang tercipta akan membuat negara kuat, aman, dan harmonis.
17. Pelestarian Seni Budaya, Peningkatan Ekonomi Kreatif, dan Peningkatan Prestasi Olahraga
Budaya adalah bagian integral dari identitas bangsa, dan pelestariannya membantu melindungi warisan budaya yang berharga. Penyediaan dana abadi kebudayaan akan menjamin pelestarian budaya secara berkelanjutan. Program pelestarian budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga akan mengangkat citra Indonesia di tingkat internasional. Peningkatan ekonomi kreatif melalui seni, musik, film, dan industri kreatif lainnya juga dapat menciptakan lapangan kerja baru dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan.
