Jakarta – Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menilai, langkah Presiden Prabowo Subianto untuk mengumpulkan jajaran kabinetnya dan menerima pembekalan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan karakter kepemimpinan para pejabat hingga memperkuat kerja tim.
Dengan demikian, lanjut Fahmi, jajaran Kabinet Merah Putih dapat siap dan efektif dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang begitu cepat.
“Pelatihan di lingkungan militer diharapkan dapat meningkatkan karakter kepemimpinan para pejabat, memperkuat kerja tim, dan menyiapkan mereka untuk menghadapi berbagai tantangan dengan cepat dan efektif,” jelas dia kepada wartawan, Senin (21/10).
Fahmi lantas mengungkap bahwa sejumlah negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Jepang dan Australia, juga telah mengimplementasikan pendekatan serupa dan hal tersebut tidak mengarah pada militerisme.
“Misalnya, di Amerika Serikat, para pejabat sipil dan bahkan anggota Kongres dapat mengikuti program pelatihan di institusi seperti National Defense University dan US Army War College. Proses ini tetap berada dalam kerangka demokrasi yang kokoh, di mana kontrol sipil atas militer tetap dipertahankan,” ungkap Fahmi.
Contoh lainnya yaitu para pejabat sipil di Korea Selatan yang turut dilibatkan dalam pelatihan di lembaga-lembaga militer, seperti Korea National Defense University. Meskipun demikian, kontrol sipil dan supremasi demokrasi tetap menjadi prinsip utama yang dipegang teguh.
Selanjutnya adalah Jepang dan Australia. Kedua negara itu juga menerapkan pendekatan serupa, di mana pelatihan untuk pejabat sipil di akademi pertahanan difokuskan pada peningkatan koordinasi dan respon terhadap krisis.
Fahmi menyebut, pengalaman dari negara-negara tersebut menunjukkan bahwa pelatihan di lembaga militer tidak secara otomatis mengarah pada militerisme.
“Sebaliknya, saya kira justru menunjukkan bahwa pelatihan di lembaga militer dapat memperkuat kapasitas respons pemerintah terhadap tantangan keamanan, memperkuat ketahanan nasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih terinformasi, dengan tetap menjaga nilai-nilai demokrasi,” sambung dia.
Melalui pendekatan ini Fahmi meyakini, Presiden Prabowo ingin membentuk kabinet yang lebih solid dan siap menghadapi tantangan, dengan cara yang tegas serta terstruktur, namun tetap adaptif terhadap dinamika yang ada.
“Rencana ini pada akhirnya dapat memperkuat pemerintahan yang responsif dan efektif, mengintegrasikan nilai-nilai kedisiplinan militer yang positif ke dalam pemerintahan, tanpa mengaburkan peran dan batasan antara sipil dan militer,” pungkas dia.
Fahmi juga menyebut bahwa langka ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk menciptakan pemerintahan yang lebih siap dan tangguh dalam menghadapi tantangan di masa depan, sekaligus tetap menjaga nilai-nilai demokrasi yang mendasari sistem pemerintahan Indonesia. (RR)
