I. Prioritas anggaran bidang pendidikan diarahkan untuk:

• peningkatan akses pendidikan
•  penyediaan sarana dan prasarana pendidikan
•  penyediaan bantuan pendidikan
•  peningkatan kualitas pendidikan
• penguatan link and match untuk meningkatkan relevansi dengan dunia industri
•  pemberian makan bergizi bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan (prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan)

II. Prioritas anggaran bidang kesehatan diarahkan untuk:

• pemberian makan bergizi bagi ibu hamil/menyusui dan balita
•  akselerasi penurunan stunting
•  penguatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
•  peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan
•  peningkatan sinergi antarlembaga dan penguatan peran serta kapasitas Pemda dalam penyediaan sarana dan prasarana kesehatan
•  peningkatan jumlah, kualitas, dan distribusi SDM Kesehatan
•  penguatan kemandirian industri farmasi secara bertahap.

III. Prioritas anggaran bidang perlindungan sosial diarahkan untuk:

•  perbaikan pensasaran program perlinsos
•  penguatan konvergensi dan komplementaritas program perlinsos
•  peningkatan efektivitas desain dan implementasi program, percepatan graduasi dari kemiskinan
•  penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mengantisipasi ageing population
•  penguatan skema perlinsos adaptif untuk mengantisipasi risiko krisis.

IV. Prioritas anggaran bidang infrastruktur

Diarahkan untuk peningkatan kapasitas produksi sehingga daya saing dan pertumbuhan ekonomi nasional dapat terakselerasi. 

Strategi ini dilakukan melalui kebijakan pembangunan infrastruktur sebagai pendukung transformasi ekonomi yang bernilai tambah tinggi seperti infrastruktur dasar, infrastruktur konektivitas, infrastruktur energi, infrastruktur digital, infrastruktur pangan, dan infrastruktur pendukung kawasan IKN, serta proyek KPBU infrastruktur.

V. Prioritas anggaran bidang ketahanan pangan diarahkan untuk:

• peningkatan produksi pangan untuk menopang kemandirian pangan nasional
•  peningkatan kualitas konsumsi pangan yang sehat
•  perbaikan distribusi dan sarana-prasarana pertanian
•  penguatan koordinasi pusat dan daerah
•  penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan masyarakat
•  penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani.

VI. Prioritas anggaran bidang hilirisasi industri

Diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan baik untuk hilirisasi industri berbasis tambang mineral maupun hilirisasi industri berbasis agro. 

Selain itu, peningkatan daya saing hilirisasi juga akan dilakukan antara lain melalui pengembangan ekosistem industri, pengawasan standardisasi industri, percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan peningkatan pemanfaatan teknologi industri.

VII. Prioritas anggaran bidang penguatan investasi

Diarahkan untuk memperkuat penanaman modal asing dan kerja sama internasional untuk mengakselerasi hilirisasi industri, ekonomi hijau, pengembangan infrastruktur hijau, dan pengembangan ekonomi sirkuler. 

Hal ini ditempuh melalui beberapa kebijakan seperti peningkatan kemudahan berusaha, pengembangan peta peluang investasi, serta dukungan fasilitas kepabeanan.

VIII. Prioritas anggaran bidang pembangunan kesetaraan pengarusutamaan gender 

Diarahkan melalui strategi Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh seluruh Kementerian/ Lembaga dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang, serta menurunkan kekerasan terhadap perempuan. 

Kebijakan yang ditempuh antara lain melalui:

•  peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan perempuan
•  penguatan kapasitas dan kemandirian
•  peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan
•  peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan.

Selanjutnya, Pemerintah berkomitmen melanjutkan kebijakan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) dengan tujuan antara lain untuk mewujudkan penguatan prinsip value for money dalam seluruh tahapan perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya, memperkuat implementasi anggaran berbasis kinerja, serta meningkatkan konvergensi program dan kegiatan antar-KL melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan memperhatikan aspek spasial.